Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Pengelolan tanah wakaf di wilayah Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur sudah memadai, hanya saja dalam pengusahaan belum maksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Narasumber pada penelitian ini merupakan seorang ketua pengurus sekaligus nazhir yang mengelola tanah wakaf Masjid Al Muhajirin. Kemudian didukung dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengolahan dokumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, walaupum belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan nazhir tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Nazhir Masjid Al Muhajirin merupakan nazhir perorangan yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Waqif mempercayai nazhir karena dirasa mampu mengurus wakaf dengan baik, namun realitanya nazhir belum memahami tata cara pengelolaan tanah wakaf berdasarkan syari’at Islam. Kemudian terdapat beberapa faktor yang ditemukan dapat menjadi pemicu tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal. Berikut faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas nazhir, disebabkan oleh: 1) Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, 2) Nazhir mengelola wakaf secara tradisional, 3) Nazhir tidak terdaftar di kelembagaan BWI, 4) Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf, dan 5) Kurangnya pembinaan terhadap nazhir.