Penentuan Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya di Provinsi Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i, dalam menentukan mahar dan konsep pembayaran mahar pernikahan menurut Imam Syafi’i serta Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menunjukan diantaranya: Pertama, Imam Syafi’i berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Adapun dalil yang digunakan Al-Qur’an surat Al-Baqarah 236, hukum yang ada pada ayat tersebut bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Kedua, Imam Syafi’i berpendapat bahwa dalam pembayaran mahar diperbolehkan untuk menangguhkan baik keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui, jika ia ditangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui maka hukumya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Dan ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi’i mahar fasid dan ia tidak berhak mendapatkan mahar mithil. Ketiga, Relevansi Mahar Pernikahan dengan Mahar yang berlaku di Provinsi Aceh. Mahar sebanyak 3-5 mayam emas sesuai dengan mazhab Imam Syafi’i yang mengarah kepada kesederhanaan, mahar 15-30 mayam sedikit tinggi, akan tetapi terdapat kaidah fiqh tentang kebiasaan yang mengatakan bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi suatu landasan dalam penetapan hukum. Penentuan mahar dengan musyawarah dan kesediaan calon suami. Penentuan mahar dengan cara ini sudah sangat sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam KHI maupun Imam Syafi’i. Seperti diketahui bahwa sebaiknya penentuan mahar dilakukan dengan kesediaan calon suami atau dengan musyawarah antara kedua pihak.