TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM ANAK ANGKAT MELALUI INDUKSI LAKTASI DAN RELEVANSINYA DALAM HAK WARIS

Fenomena meningkatnya adopsi anak oleh pasangan yang tidak
dikaruniai keturunan termasuk penderita sindrom MRKH menghadirkan praktik baru, yakni induksi laktasi, yang memungkinkan ibu angkat menyusui anak adopsi demi menciptakan hubungan mahram. Namun, induksi laktasi berbeda dari proses laktasi alami karena melibatkan prosedur hormonal tanpa kehamilan. Hal ini menimbulkan gap research dalam hukum Islam kontemporer mengenai keabsahan hubungan mahram yang ditimbulkan serta konsekuensinya terhadap hak waris anak angkat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kejelasan hukum agar masyarakat tidak salah memahami status mahram dan hak-hak waris anak angkat akibat induksi laktasi, serta sebagai landasan bagi hakim, penyuluh agama, dan orang tua angkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri mekanisme terbentuknya mahram melalui induksi laktasi, menganalisis perspektif hukum Islam, mengkaji korelasi antara radha’ah buatan dengan mahram, serta mengevaluasi implikasi hukum waris terhadap anak angkat yang telah disusui. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang menelaah literatur klasik dan kontemporer, yurisprudensi Islam, fatwa ulama, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi laktasi dapat menimbulkan hubungan mahram antara ibu angkat dan anak angkatnya selama memenuhi syarat radha’ah (5 kali susuan, anak berusia di bawah dua tahun), meskipun tidak berlaku untuk suami ibu angkat karena tidak terjadi kehamilan alami. Dalam aspek kewarisan, anak angkat tetap tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkat menurut hukum Islam Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya fatwa yang lebih eksplisit dari lembaga otoritatif agar masyarakat memiliki pedoman jelas mengenai status mahram dan hak waris anak angkat melalui induksi laktasi, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat radha’ah yang sah menurut syariat.