PERAN IBU SEBAGAI SINGLE PARENT AKIBAT CERAI GANTUNG DALAM MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Selatan)

Banyak kasus ibu single parent terjadi dimasyarakat kita. Cerai gantung merupakan kondisi di mana suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dengan status pernikahan yang secara hukum belum resmi berakhir. Hal tersebut menjadikan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi istri, terutama dalam pemenuhan nafkah anak-anak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Islam dan Perdata dalam pemenuhan nafkah seorang ibu single parent akibat cerai gantung terhadap anak-anak mereka di RT 08 Kelurahan Petukangan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif desktiptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan 8 ibu single parent dan kepala RT serta dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) ibu single parent yang berperan sebagai orangtua tunggal tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu, tetapi juga mengambil peran sebagai ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, ia menjalankan peran ganda dalam mengasuh, mendidik serta mencukupi kebutuhan ekonomi dan emosional anak-anaknya, disamping itu mengalami berbagai permasalahan yang dirasakan para ibu singel parent. 2) perspektif hukum Islam bahwa ikatan pernikahan ibu single parent akibat cerai gantung secara langsung menjadi talak satu dikarenakan perlakukan suami yang melanggar taklik talak sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adapun terkait pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak mereka telah diupayakan sesuai dengan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma. 3) perspektif hukum perdata bahwa kurangnya pemahaman ibu single parent yang tidak sesuai pada prosedur ketentuan hukum perdata pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, Adapun terkait pemenuhan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka telah diupayakan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.